Hubungan Internasional

Hubungan Internasional

Secara umum hubungan internasional dapat dipahami sebagai suatu hubungan antar bangsa untuk mencapai kepentingan bangsa dan menjaga kedaulatan bangsa dalam kehidupan dunia. Hubungan antarbangsa yang terjalin dapat secara langsung maupun tidak langsung yang berasas pada kerukunan dan komunikasi yang saling menguntungkan dalam dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun jangka panjang. Para ahli juga mengartikan hubungan internasional berbeda-beda, sebagai contoh seperti:

• Mochtar Mas’oed – Hubungan internasional merupakan suatu hubungan yang kompleks karena melibatkan bangsa-bangsa yang berdaulat, sehingga perlu suatu mekanisme yang lebih rumit dari pada suatu hubungan antar kelompok.
• Tulus Warsito – Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi politik luar negeri bangsa-bangsa.
• Charles A. Mc Clelland – Hubungan internasional merupakan suatu studi tentang keadaan atau kondisi yang relevan mengelilingi suatu interaksi antar bangsa

Sarana-Sarana Hubungan Internasional
Selain asas-asas dalam hubungan internasional, terdapat juga poin penting lainnya dalam pelaksanaan hubungan internasional, yaitu yang disebut sebagai sarana-sarana hubungan internasional. Sarana-sarana hubungan internasional merupakan suatu sarana atau cara dalam mendukung proses kerjasama atau hubungan internasional berlangsung, karena bentuk-bentuk kerjasama internasional sendiri sangat beragam. Secara umum terdapat 3 macam sarana hubungan internasional, yaitu:

1. Diplomasi

Diplomasi merupakan  seluruh kegiatan dalam melaksanakan politik luar negeri  antar negara maupun bangsa lain. Suatu diplomasi dapat di lakukan secara bilateral maupun multilateral.
Diplomasi bilateral berarti suatu diplomasi atau kegiatan politik luar negeri yang dilakukan suatu negara dengan negara tertentu saja atau hanya antar dua negara, sedangkan diplomasi multilateral dilakukan oleh lebih dari dua negara atau banyak negara.Kegiatan diplomasi biasanya dilakukan atau dipimpin oleh seorang diplomat atau representatif dari suatu negara untuk negara lain. Sebagai perwakilan diplomatik suatu negara, diplomat harus melindungi kepentingan negaranya dan kepentingan warga negara terutama yang berada di luar wilayah negaranya.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu sarana yang menunjang berjalannya suatu diplomasi. Negosiasi atau biasa disebut juga dengan perundingan merupakan suatu upaya perundingan dua arah dalam menyelesaikan suatu masalah antar negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Kegiatan negosiasi juga dapat dijadikan sarana dalam mencapai suatu kesepakatan bersama termasuk dalam keputusan kerjasama antar negara demi mencapai kepentingan masing-masing negara.

3. Lobby

Dalam melaksanakan suatu negosiasi sering dilaksanakannya lobby atau kegiatan mempengaruhi satu sama lain. Lobby merupakan suatu kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu negara tertentu dan memastikan bahwa kepentingan negaranya tersampaikan. Lobby juga bertujuan untuk melancarkan kerjasama internasional yang dijalin antar negara.
Selain ketiga sarana hubungan internasional tersebut diatas, J. Fradhel juga berpendapat bahwa sarana hubungan internasional dapat dibedakan menjadi 4 dalam pelaksanaannya, yaitu:

ads

1. Sarana Diplomasi

Sama seperti penjelasan diatas, saran diplomasi berarti seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri dalam hubungan antar bangsa, yang diwakili oleh seorang diplomat. Pada awalnya hubungan negara hanya melibatkan dua negara atau secara bilateral, namun dengan berkembangnya zaman dan masalah-masalah antar negara semakin rumit  menyebabkan terlibatnya banyak negara atau secara multilateral. Diplomasi sendiri mencangkup beberapa macam kegiatan, seperti:

• Menentukan dan menyampaikan tujuan negara demi mencapai kepentingan negara.
• Menyesuaikan kepentingan antar bangsa untuk mencegah terjadinya konflik dalam hubungan internasional yang berlangsung.
• Menentukan apakah tujuan negara sama atau berbeda dengan kepentingan negara lain.

2. Sarana Propaganda

Propaganda merupakan suatu usaha atau upaya yang di atur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi, dan tindakan suatu kelompok atau masyarakat demi mencapai kepentingan masyarakat secara umum. Berbeda dengan diplomasi, propaganda lebih ditujukan untuk:

• Kepentingan masyarakat secara umum, dan ditujukan kepada masyarakat dari negara lain dibanding untuk pemerintahannya.
• Kepentingan diri sendiri, jadi propaganda juga dapat digunakan sebagai sarana untuk keuntungan suatu negara yang membuat propaganda tersebut tanpa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara yang bersangkutan maupun negara yang bersaing.

Dengan semakin berkembangnya zaman, sarana pelaksanaan propaganda juga semakin mudah. Sebagai contoh dengan melalui internet atau media sosial sehingga informasi dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Semakin seringnya propaganda dilakukan dan dalam jangka waktu yang panjang maka pengaruh dari propaganda tersebut juga akan semakin besar.

3. Sarana Ekonomi

Sara ekonomi merupakan sarana yang cukup penting dalam pelaksanaan hubungan internasional, karena ekonomi merupakan salah satu aspek dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat di kesampingkan. Hal ini karena ekonomi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan suatu negara dan dalam hubungan antar negara.
Banyak kerjasama-kerjasama ekonomi yang dibangun oleh negara-negara di dunia baik secara bilateral maupun multilateral dan secara regional maupun internasional. Dengan berkembangnya zaman juga memaksa negara untuk terlibat dengan perdagangan internasional, salah satu manfaat perdagangan internasional bagi suatu negara adalah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau negaranya yang tidak dapat diproduksi sendiri. Banyaknya faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional menjadikan perdagangan internasional menjadi salah satu poin penting dalam hubungan internasional.
Dalam perkembangannya, sarana ekonomi dalam hubungan internasional juga di dukung oleh dua sektor lainnya. Kedua sektor tersebut adalah sektor sosial dan kebudayaan, sehingga sarana hubungan internasional ketiga ini juga sering disebut sebagai sara ekonomi, sosial, dan budaya.
Bidang sosial dan budaya juga menjadi sarana lain untuk mempererat kerjasama antar negara, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kerjasama-kerjasama yang di bangun oleh negara di berbagai dunia yang menyangkut kehidupan sosial dan kebudayaan. Hal ini juga dapat membantu negara dalam pemahaman mengenai dampak positif dan negatif keberagaman budaya didalam kehidupan bermasyarakat.

4. Kekuatan Militer dan Perang

Berbeda dengan saran hubungan internasional yang lain, kekuatan militer dan perang tidak dapat digunakan secara bebas oleh tiap negara. Namun peralatan militer dan kekuatan perang yang memadai dapat meningkatkan percaya diri atau keyakinan serta stabilitas dalam diplomasi. Hal ini dapat digunakan untuk mencegah adanya tekanan atau ancaman dari negara lain yang dapat mengganggu kepentingan negara, sehingga hubungan antar negara dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, kepemilikan sarana militer yang kuat dan tangguh juga dapat menambah kepercayaan diri suatu negara di dunia internasional.
Untuk dapat diketahui oleh negara lain mengenai kekuatan militer suatu negara, maka dapat dilaksanakan melalui demonstrasi angkatan laut, darat, maupun negara, parade pasukan dan alat perang, serta penempatan pasukan militer di perbatasan, dan masih banyak yang lainnya. Tujuan dari hal tersebut adalah agar negara lain mempertimbangkan lebih matang jika ingin melakukan serangan atau hal-hal aneh lainnya yang dapat merusak kerjasama atau hubungan antar negara yang ada. Selain itu juga dapat menjadi sarana untuk mencegah adanya atau contoh konflik horizonta dan vertikal.
Sedangkan berdasarkan pada sifatnya, sarana hubungan internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sarana formal dan informal. Sarana hubungan internasional secara formal dimiliki oleh masing-masing negara dan terikat pada aturan atau prosedur yang baku, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Sedangkan sarana hubungan internasional secara informal memiliki ruang gerak yang bebas bagi semua pelaku baik itu negara maupun masyarakat, dan tidak di monopoli oleh negara baik secara nasional maupun internasional.
Demikian penjelasan mengenai sarana-sarana hubungan internasional antar negara. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai hubungan internasional yang terjalin antar negara, baik secara bilateral maupun multilateral.

Tahap-Tahap Perjanjian Internasional

a.     Tahap Perundingan

        Perundingan adalah pembicaraan dan pembahasan yang dilakukan para utusan delegasi dari pemerintah negara peserta terhadap materi  yang akan ditungkan di dalam naskah perjanjian.    Mengenai siapa yang dapat mewakili suatu negara  dalam suatu perundingan internasional, hukum internasional tidak mengaturnya, karena hal tersebut merupakan persoalan intern dari masing-masing negara yang bersangkutan.

            Hukum internasional mengadakan suatu ketentuan, yaitu dengan adanya suatu ‘kuasa penuh” (full power) artinya orang-orang yang mewakili suatu negara dalam suatu perundingan untuk mengadakan perjanjian inter-nasional harus membawa surat kuasa penuh (full power). Tanpa ini seseorang tidak dapat dianggap secara sah sebagai wakil dari suatu negara, sehingga sebagai konsekuensinya ia tidak akan dapat mengesahkan naskah suatu perjanjian internasional atas nama negaranya. Dalam hal ini ada pengecualiannya, yaitu jika sejak semula para peserta sudah menemukan bahwa kuasa penuh semacam itu tidak diperlukan. Keharusan untuk menunjukkan full power/credential tersebut tidak berlaku bagi (1) Kepala Negara, (2) Kepala Pemerintah, (3) Menteri Luar Negeri dan (4) Kepala Perwakilan Diplomatik (dalam perundingan negara dimana ia ditempatkan).Untuk memeriksa sah atau tidaknya surat-surat kuasa tersebut dibentuk panitia pemeriksaan surat-surat kuasa penuh.

        Perundingan dalam pembukaan perjanjian internasional dilakukan dengan bermusyawarah saling berbicara. Dalam pembuatan perjanjian internasional multilateral perundingan dilakukan dalam konferensi diplomatik, dan ini merupakan perundingan yang resmi.   Jika dari perundingan tersebut telah mencapai kata sepakat baik menggenai isi maupun rumusan naskah perjanjian, maka kesepakatan itu harus diinformasikan secara resmi. Tahap inilah yang disebut dengan tahap pengadopsian naskah perjanjian atau penerimaan naskah perjanjian (adoption of the text). Untuk perjanjian-perjanjian yang diadakan melalui konferensi internasional multilateral, penerimaan naskah perjanjian ini dilakukan dengan pemungutan suara. Penerimaan naskah perjanjian barulah sah, jika disepakati oleh 2/3 dari negara-negara yang hadir dan memberikan suaranya atau sesuai dengan kesepakatan negara-negara peserta. Naskah perjanjian yang telah diterima oleh wakil-wakil tersebut, meskipun isinya sudah tidak perlu dipersoalkan lagi, namun dari segi redaksinya maupun rumusan-rumusan kalimatnya masih dapat disempurnakan, guna menghindarkan dan mengurangi kesalahan dalam menafsirkan maupun menerapkannya.

b.    Tahap Penandatanganan

        Naskah perjanjian yang telah diterima namun masih disempurnakan, maka jika penyempurnaan itu telah selesai dan tidak ada lagi masalah yang prinsip, maka tindakan selanjutnya adalah menerapkan naskah perjanjian itu sebagai naskah yang autentik. Langkah ini disebut sebagai pengesahan naskah perjanjian. Adapun cara pengesahan ini ditempuh berdasarkan tatacara yang ditentukan sendiri di dalam salah satu pasal dari naskah perjanjian tersebut. Jika tidak ditegaskan di dalam salah satu pasal naskah perjajian, maka pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses pembuatan perjanjian tersebut dapat menentukan cara lain yang mereka sepakati bersama. Adapun cara pengesahan naskah perjanjian tersebut adalah dengan penandatanganan oleh wakil-wakil negara peserta.

        Jika  sejak semula telah disepakati bahwa perjanjian cukup dibuat lewat dua tahap, maka tahap penandatanganan ini sekaligus menandai mulai berlakunya perjanjian internasional. Akan tetapi, jika sejak semula telah dirancang bahwa perjanjian internasional akan dibuat lewat tiga tahap penandatanganan ini hanya berarti bahwa wakil-wakil negara peserta telah menyetujui naskah perjanjian dan bersedia menerima serta akan meneruskannya kepada pemerintah negaranya.

c.     Tahap Pengesahan

        Naskah perjanjian yang telah ditandatangani oleh para wakil dari negara-negara peserta kemudian dibawa pulang untuk diserahkan kepada pemerintah negaranya. Selanjutnya terserah pada pemerintah dari masing-masing negara peserta akan diapakan naskah perjanjian tersebut. Bisa jadi karena begitu pentingnya naskah perjanjian tersebut bagi negara peserta, maka perjanjian itu disahkan terhadap naskah perjanjian inilah yang disebut ratifikasi.

        Mengenai ratifikasi internasional, di dalam praktik antara negara satu dengan lainnya tidak sama. Dalam hal ini dapat dibedakan ke dalam tiga sistem, yaitu:

1)    Ratifikasi oleh badan eksekutif (misalnya Jepang, dan Italia).

2)    Ratifikasi oleh badan legislatif (misalnya Elsavador,  dan Honduras).

3)   Ratifikasi oleh badan legislatif dan eksekutif (sistem ratifikasi itu banyak digunakan oleh negara-negara yang ada sekarang ini).

               Dari uraian tentang sistem ratifikasi maka dapatlah dirumuskan bahwa ratifikasi adalah perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang sudah ditandangani oleh para utusannya. Pelaksanaan ratifikasi itu tergatung pada hukum nasional negara yang bersangkutan. Dasar pembenaran ratifikasi itu antara lain adalah bahwa negara berhak untuk meninjau kembali hasil perundingan utusannya sebelum menerima kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian internasional yang bersangkutan, dan bahwa negara tersebut mungkin memerlukan penyesuaian hukum nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan. Namun demikian satu hal yang harus dicatat, bahwa hukum internasional tidak mewajibkan negara yang utusannya telah menandatangani hasil perundingan yang dilakukannya, untuk meratifikasi persetujuan tersebut. Tidak adanya kewajiban ini karena negara adalah berdaulat.

Macam Macam Perjanjian

a. Perjanjian Bilaterial

Perjanjian internasional merupakan kata sepakat antara dua atau lebih subyek hukum internasional ( Negara, tahta suci, kelompok pembebasan, organisasi internasional ) mengenai suatu obyek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional.

Dalam pengertian lain, perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract) karena hanya mengatur ha-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja. Perjanjian ini bersifat tertutup, yaitu menutup kemungkinan bagi pihak lain untuk turut dalam perjanjian tersebut.

Contonya:

• Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1974
• Perjanjian bilateral Indonesia India di bidang pertahanan dan ekonomi pada tahun 2011
• Perjanjian bilateral Indonesia Perancis di berbagai bidang pada tahun 2011
• Perjanjian bilateral Indonesia Timor Leste di bidang lingkungan pada tahun 2011<
• Perjanjian bilateral Indonesia Vietnam di bidang kebudayaan dan hukum pada tahun 2011

b. Perjanjian Multilateral

Perjanjian multilateral berarti perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak. Perjanjian ini biasanya tidak hanya mengatur kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Dalam definisi lain, perjanjian multilateral didefinisikan sebagai perjanjian yang diadakan oleh banyak pihak. Dalam perjanjian ini tidak hanya mengatur kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tetapi juga mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat terbuka, yaitu memberi kesempatan bagi negara lain untuk turut serta dalam perjanjian tersebut, sehingga perjanjian ini sering disebut law making treaties.

Contohnya:

• Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untu mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.
• Konvensi Wina 1986, Perjanjian internasional sebagai persetujuan internasional yang diatur menurut hukum internasional dan ditanda tangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi internasional, antarorganisasi internasional.
• Oppenheimer-Lauterpact, Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan.
• Konvensi Jenewa (tahun 1949) tentang Perlindungan Korban Perang.
• Konvensi Hukum Laut (tahun 1958).
• Konvensi Winna (tahun 1961) tentang Hubungan Diplomatik.

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian internasional yaitu :
1. sudah tercapainya tujuan perjanjian tersebut
2. habisnya masa berlaku
3. adanya persetujuan dari para peserta untuk mengakhiri perjanjian tersebut
4. punahnya salah satu pihak perjanjian atau punahnya objek perjanjian tersebut
5. diadakannya perjanjian antara peserta, kemudian perjanjian tersebut di batalkan (amandemen)
6. dipenuhinya syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri
7. diakhiri perjanjian secara sepihak oleh salah satu peserta dan dan diterimanya pengakhiran tu oleh pihak lain.

Hal-hal yang menyebabkan pembatalan perjanjian internasional yaitu :
a.   Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional oleh salah satu peserta (pasal 46 dan 47).

b.   Jika terdapat unsur kesalahan berkenaan dengan suatu fakta atau keadaan pada waktu perjanjian itu dibuat (pasal 48).

c.   Jika terdapat unsur penipuan oleh salah satu peserta terhadap peserta lain (pasal 49).

d.   Jika terdapat kelicikan terhadap mereka yang menjadi kuasa penuh dari negara peserta (pasal 50).

e.   Jika terdapat unsur paksaan kepada seorang peserta kuasa penuh (pasal 51 dan 52).

f.    Jika pada waktu pembuatan perjanjian tersebut ada ketentuan yang bertentangan dengan suatu kaidah dasar (asas ius cogent) (pasal 53).




Source : 
https://materiips.com/sarana-sarana-hubungan-internasional-antar-negara 
http://pknmansa-11.blogspot.com/2014/03/tahap-tahap-perjanjian-internasional.html 
http://fuzudhoz.blogspot.com/2013/05/macam-macam-perjanjian-internasional.html 
https://nurfadhilahtia94.wordpress.com/tag/hal-hal-yang-menyebabkan-berakhirnya-perjanjian-internasional/ 
https://www.edukasippkn.com/2015/10/penyebab-pembatalan-berakhirnya.html